April 19, 2021

ACEHNATIONSLPOST

Portal Berita Aceh

Komisi VI minta pemerintah tindak lanjuti rangkap jabatan di BUMN


ILUSTRASI. Anggota Komisi IV DPR RI

Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Anna Suci Perwitasari

ACEHNATIONALPOST –¬†JAKARTA. Anggota Komisi VI DPR RI meminta pemerintah menindaklanjuti temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait rangkap jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Rangkap jabatan tersebut menunjukkan penyimpangan pada tata kelola perusahaan. Kondisi tersebut disebutkan dapat menimbulkan kondisi yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan.

“Apalagi ditemukan ada rangkap jabatan di BUMN dan di non BUMN,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi dalam keterangan resmi yang diterima ACEHNATIONALPOST, Rabu (24/3).

Sekretaris Fraksi PPP yang akrab disapa Awiek tersebut bilang temuan KPPU bisa menjadi momentum bagi Kementerian BUMN. Kementerian BUMN dapat menata manajemen SDM khususnya di jajaran direksi dan komisaris.

Baca Juga: Sepanjang 2020, PPATK terima 68.057 laporan transaksi keuangan mencurigakan

Jajaran komisaris dan direksi BUMN harus dipastikan tidak mengambil keuntungan pribadi. Begitu pula bagi perusahaan lain di luar tugas yang diembannya di BUMN.

“Rangkap jabatan yang tak wajar berdasarkan temuan KPPU tersebut selain berpengaruh pada tata kelola perusahaan juga memunculkan potensi pelanggaran persaiangan usaha dan memunculkan monopoli,” terang Awiek.

Meski begitu dia menyebut rangkap jabatan diperbolehkan. Hal itu berdasarkan pada Peraturan Menteri BUMN nomor 10 tahun 2020 yang menatur tentang tata cara pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

 

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di ACEHNATIONALPOST Store.





Source link