Ada kudeta militer, ini alasan Total tetap beroperasi di ladang gas Myanmar


ILUSTRASI. Perusahaan migas raksasa asal Prancis Total SA

Sumber: Reuters | Editor: Anna Suci Perwitasari

ACEHNATIONALPOST – PARIS. Perusahaan migas Prancis, Total, mengatakan tidak akan berhenti memproduksi gas di ladang Yadana yang berada Myanmar selama operasional berjalan aman. Hal ini dilakukan sebagian untuk melindungi karyawan yang berada di sana akibat kudeta junta militer.

Sebelumnya, Total mendapat tekanan dari kelompok hak asasi manusia dan pemerintah sipil paralel Myanmar untuk meninjau operasional di tengah tuduhan pembayaran pajak negara yang dikendalikan militer.

Dalam kolom surat kabar yang akan diterbitkan di Jurnal Prancis du Dimanche pada hari Minggu (4/4), dan dirilis secara online, Kepala Eksekutif Total Patrick Pouyanne mengatakan, perusahaan memiliki beberapa alasan untuk menjaga situs lepas pantai Yadana tetap berjalan.

Dikhawatirkan staf di sana bisa terkena kerja paksa di bawah junta jika mereka memutuskan untuk menghentikan produksi sebagai protes atas kekerasan di Myanmar, kata Pouyanne. Selain itu, perusahaan itu juga tidak ingin memutus sumber energi utama yang berada di negara Asia Tenggara tersebut.

“Bisakah kita menghentikan produksi gas yang memasok listrik ke sebagian besar populasi di Yangon, dan menambah penderitaan mereka?” Pouyanne mengatakan dalam pernyataan itu yang dikutip Reuters

“Pihak berwenang Thailand telah memperingatkan kami akan pentingnya sumber energi ini,” lanjut dia. 

Baca Juga: Militer Myanmar kembali tembaki demonstran, lima tewas

Terletak di lepas pantai barat daya Myanmar di Teluk Martaban, ladang Yadana memproduksi gas untuk dikirim ke pembangkit listrik di Thailand. Mereka juga memasok pasar domestik Myanmar, melalui pipa lepas pantai yang dibangun dan dioperasikan oleh perusahaan energi negara Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE).

Pouyanne menambahkan, Total telah mempertimbangkan apakah mereka harus menempatkan pembayaran pajak terutang kepada negara bagian di Myanmar di rekening escrow, seperti yang disarankan oleh beberapa juru kampanye global, namun hal ini dapat membuat manajer lokal melakukan pelanggaran hukum.

Total sejauh ini belum membayar satu pun dari US$ 4 juta dalam bentuk pajak bulanan yang biasanya dibayarkan kepada pemerintah militer, Pouyanne menambahkan, “karena alasan sederhana bahwa sistem perbankan tidak lagi berfungsi.”

Total telah menghentikan proyek baru dan pengeboran di Myanmar sebagai tanggapan atas krisis tersebut, dan Pouyanne mengatakan kelompok itu “terkejut dengan tindakan represif yang terjadi.”

Pasukan keamanan Myanmar menembaki protes pro-demokrasi pada hari Sabtu (3/4) yang menewaskan sedikitnya lima orang, seorang pengunjuk rasa dan media mengatakan, ketika militer meningkatkan upayanya untuk menahan perbedaan pendapat dengan surat perintah untuk 20 kritikus profil tinggi lainnya.

Pouyanne bilang, Total akan menyumbangkan setara dengan pajak yang harus dibayar kelompok tersebut kepada pemerintah Myanmar kepada asosiasi yang bekerja untuk hak asasi manusia di negara tersebut.

 

 






Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *